Transparansi keuangan daerah Surabaya menjadi perhatian penting bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan daerah dilakukan. Hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari lembaga terkait menjadi acuan utama dalam menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dengan baik.
Menurut Bambang Widjojanto, mantan Deputi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), transparansi keuangan daerah Surabaya harus menjadi prioritas utama bagi Pemerintah Kota Surabaya. “Dengan adanya transparansi keuangan, masyarakat dapat melihat secara jelas bagaimana penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah,” ujar Bambang.
Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa temuan yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satu temuan penting adalah terkait dengan pengelolaan keuangan yang belum transparan dan akuntabel. Hal ini tentu menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk segera melakukan perbaikan.
“Kami telah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan transparansi keuangan daerah. Dengan adanya transparansi, diharapkan dapat mengurangi potensi terjadinya penyalahgunaan anggaran dan korupsi,” ujar Joko Susilo, Kepala BPK Perwakilan Surabaya.
Dalam merespons hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari BPK, Pemerintah Kota Surabaya menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan transparansi keuangan daerah. Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, menegaskan bahwa transparansi keuangan adalah salah satu kunci dalam menciptakan good governance di daerah.
“Kami akan terus melakukan perbaikan dan mengikuti rekomendasi dari BPK guna meningkatkan transparansi keuangan daerah Surabaya. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” ujar Tri Rismaharini.
Dengan adanya perhatian yang serius dari Pemerintah Kota Surabaya dan dukungan dari berbagai pihak terkait, diharapkan transparansi keuangan daerah Surabaya akan terus meningkat dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Semua pihak harus bekerja sama untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.