Hasil Audit APBD Surabaya: Temuan dan Rekomendasi Penting
Hasil audit APBD Surabaya akhirnya dirilis oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu. Temuan dan rekomendasi yang terdapat dalam laporan audit ini menjadi sorotan publik karena menyangkut pengelolaan keuangan daerah yang harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel.
Salah satu temuan penting dalam hasil audit APBD Surabaya adalah terkait dengan pengelolaan anggaran yang belum optimal. Menurut BPK, masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran dan adanya penyimpangan dalam penggunaan dana.
Menanggapi temuan tersebut, Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Bambang Heru mengatakan, “Pengelolaan APBD yang tidak optimal dapat mengakibatkan kerugian bagi daerah. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam sistem pengelolaan keuangan agar lebih efisien dan efektif.”
Selain itu, rekomendasi penting yang diberikan oleh BPK adalah terkait dengan peningkatan pengawasan dan pengendalian intern. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan dana yang dapat merugikan keuangan daerah.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Budget Analysis (IBA), Roy Salomo, “Peningkatan pengawasan dan pengendalian intern merupakan langkah yang sangat penting dalam mengelola APBD dengan baik. Dengan adanya mekanisme yang kredibel dan transparan, diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya penyimpangan dan pelanggaran dalam pengelolaan keuangan daerah.”
Dalam upaya menjalankan rekomendasi dari BPK, Pemerintah Kota Surabaya diharapkan dapat melakukan evaluasi mendalam terhadap sistem pengelolaan keuangan yang sudah ada. Hal ini agar dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah.
Dengan adanya hasil audit APBD Surabaya beserta temuan dan rekomendasi penting yang disampaikan oleh BPK, diharapkan dapat menjadi pemacu bagi Pemerintah Kota Surabaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Sehingga, ke depannya dapat tercipta tata kelola keuangan yang lebih baik dan dapat mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.