Menyelusuri pencegahan penyimpangan anggaran di Surabaya memang menjadi tugas yang penting bagi pemerintah daerah. Anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan.
Pencegahan penyimpangan anggaran di Surabaya bisa dilakukan dengan berbagai langkah. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Surabaya, Bambang Purnomo, “Kami melakukan pengawasan secara ketat terhadap pengelolaan anggaran dan melibatkan berbagai pihak terkait untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan.”
Menyelusuri penyimpangan anggaran juga memerlukan kerjasama antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, “Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi penggunaan anggaran agar terhindar dari penyimpangan.”
Dalam upaya pencegahan penyimpangan anggaran, transparansi dan akuntabilitas juga menjadi kunci utama. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, “Pemerintah harus membuka informasi terkait penggunaan anggaran secara transparan agar masyarakat dapat ikut mengawasi dan melaporkan jika terjadi penyimpangan.”
Secara keseluruhan, upaya menyelusuri pencegahan penyimpangan anggaran di Surabaya memerlukan sinergi dan komitmen dari semua pihak terkait. Dengan kerjasama yang baik, diharapkan anggaran yang dialokasikan dapat benar-benar dimanfaatkan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Surabaya.