Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah di Surabaya. Sebagai lembaga independen, BPK bertugas untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah sesuai dengan aturan dan tidak terjadi penyalahgunaan dana publik.
Menurut Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Eko Prasetyo, “Peran BPK sangat vital dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah agar transparan dan akuntabel. Kami melakukan pemeriksaan secara rutin untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan.”
Dalam menjalankan tugasnya, BPK Surabaya harus melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa hasil pemeriksaan BPK dapat dijadikan dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan.
Evaluasi yang dilakukan oleh BPK Surabaya juga mencakup penilaian terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang mengharuskan BPK untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan.
Menurut pengamat keuangan daerah, Ahmad Yani, “Peran BPK sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik dan tidak terjadi penyimpangan. Hasil pemeriksaan BPK juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan.”
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran Badan Pemeriksa Keuangan di Surabaya sangatlah vital dalam mengevaluasi pengelolaan keuangan daerah. Melalui pemeriksaan yang dilakukan secara berkala, diharapkan dapat tercipta tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien untuk kesejahteraan masyarakat.