Pemerintah Kota Surabaya telah menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Melalui program pengawasan yang ketat dan penerapan sistem yang terintegrasi, pengelolaan keuangan desa di Surabaya dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.
Menurut Bapak Arief Wismansyah, Wali Kota Surabaya, “Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa adalah kunci utama untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan merata bagi seluruh masyarakat.” Hal ini sejalan dengan pendapat Pak Bambang Widjojanto, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menyatakan bahwa “Pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel adalah langkah awal untuk mencegah praktik korupsi yang merugikan masyarakat.”
Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah dengan menerapkan Sistem Informasi Keuangan Desa (SIKDes) yang memungkinkan seluruh informasi keuangan desa dapat diakses secara online oleh masyarakat. Hal ini memungkinkan transparansi yang tinggi dalam pengelolaan keuangan desa.
Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya juga aktif melakukan pelatihan dan pendampingan kepada para pengelola keuangan desa untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya akuntabilitas dalam setiap pengeluaran dana desa. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan keuangan desa di Surabaya dapat terus ditingkatkan dan menjadi teladan bagi daerah lain.
Dalam upaya menciptakan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait sangat diperlukan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Siti Nur Azizah, Ketua Forum Kemitraan untuk Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, “Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan dan monitoring pengelolaan keuangan desa dapat menjadi kontrol yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan dana desa.”
Dengan terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, Surabaya dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menciptakan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sehingga, diharapkan keberhasilan Surabaya dalam pengelolaan keuangan desa dapat diikuti oleh daerah-daerah lain di Indonesia.