Peran Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Anggaran Publik Surabaya sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Dengan adanya teknologi informasi, proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat.
Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Surabaya, Bambang Purwanto, “Teknologi informasi memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa anggaran publik dapat dikelola dengan baik dan efisien. Dengan sistem informasi keuangan yang terintegrasi, kita dapat mengakses data secara real-time dan membuat keputusan yang lebih tepat.”
Salah satu contoh teknologi informasi yang digunakan dalam pengelolaan anggaran publik Surabaya adalah sistem e-budgeting. Sistem ini memungkinkan para pengambil keputusan untuk mengelola anggaran secara elektronik, mulai dari perencanaan hingga pelaporan.
Menurut Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, “E-budgeting dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik. Dengan sistem ini, setiap pengeluaran dan penerimaan anggaran dapat terpantau secara jelas dan mudah diakses oleh publik.”
Namun, meskipun teknologi informasi memiliki peran yang penting dalam pengelolaan anggaran publik Surabaya, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sumber daya manusia yang terampil dalam mengelola sistem informasi keuangan.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Universitas Airlangga, “Diperlukan investasi yang lebih besar dalam pelatihan dan pengembangan SDM agar dapat mengoptimalkan manfaat dari teknologi informasi dalam pengelolaan anggaran publik Surabaya.”
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Peran Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Anggaran Publik Surabaya sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Namun, dibutuhkan komitmen dan investasi yang lebih besar dalam pengembangan SDM agar teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam pengelolaan keuangan pemerintah.